Rabu, 24 Juni 2015

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan Tertibkan WNA


Dalam rangka pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA), jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan menggelar sidak di sejumlah tempat yang mendeteksi adanya aktivitas dari WNA. Ini merupakan bentuk upaya penegakan hukum keimigrasian bagi WNA yang menyalahgunakan perizinan tinggal maupun penyalahgunaan visa serta pemalsuan dokumen.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan Cucu Koswala memimpin langsung operasi pengawasan WNA di kawasan Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan, beberapa wakt lalu. “Operasi ini guna mendata dan mencari ada tidaknya pelanggaran Keimigrasian atau peraturan perundang-undangan lainnya yang dilakukan oleh Orang Asing di kawasan tersebut,” ucap Cucu Koswala.

Cucu Koswala menjelaskan, dalam operasi lapangan yang didampingi kepala bidang Pengawasan dan Penindakan Toto Suryanto, terdapat sebanyak 127 WNA berhasil didata. Sebagian besar adalah WNA pemegang sertifikat pencari suaka atau pengungsi dari UNHCR.

Sepuluh diantaranya, lanjut Cucu Koswala, dibawa ke Kantor Imigrasi karena tidak dapat menunjukkan paspor atau Izin Tinggal pada saat pengawasan Keimigrasian dan/atau diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cucu Koswala menjabarkan, WNA yang diamankan tersebut terdiri dari enam warga negara Pantai Gading, dua WN Nigeria, dan masing-masing satu WN Guinea dan Kongo. Tujuh dari sepuluh WNA asal Afrika tersebut mengaku bekerja sebagai pemain sepak bola. “Mereka sudah lama menjadi target operasi Imigrasi,” terangnya.

Menurut Cucu Koswala sepuluh warga negara Afrika itu sudah habis izin kunjungan wisatanya atau overstay, namun masih saja bertahan tinggal di Indonesia. Selama ini mereka bermukim di Apartemen Kalibata City dengan beda blok satu dengan yang lain. “Mereka ditangkap di untuk apartemennya masing-masing. Ada satu orang yang berusaha melawan dan kabur, tetapi bisa tertangkap,” terangnya.

Pihaknya dalam hal ini Bidang Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan melakukan pendalaman dan pengumpulan bukti pendukung terhadap dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diduga dilakukan oleh sepuluh WNA tersebut.

“Kami masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan untuk menemukan indikasi adanya pelanggaran, serta mencari agen perekrut WNA dari Afrika itu. Bisa jadi, tidak memiliki uang tidak memiliki kerjaan. Kaitannya dengan narkoba akan didalami,” katanya.

Namun, Cucu Koswala menandaskan, apabila ditemukan adanya pelanggaran dengan dua alat bukti yang cukup, maka akan dilakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. Salah satu sanksi yang akan diberikan yakni dideportasi atau hukuman penjara. “Kita lihat nanti dalam pemeriksaan. Kalau ada pelanggaran tak mustahil akan dideportasi,” simpulnya.

Selain melakukan sidak, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan juga terus melakukan pengawasan dan penertiban terhadap WNA. Buktinya, Kamis (18/6) lalu, petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan mengamankan delapan asal Korea Selatan (Korsel) yang bekerja sebagai buruh bangunan sebuah karoke di kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Cucu Koswala mengungkapkan pihaknya sedang mencari tahu siapa orang yang ‎mendatangkan mereka untuk menjadi buruh bangunan sebuah karoke. “Mereka tiba di Indonesia pada 24 Mei 2015 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan visa wisata,” terang Cucu Koswala di Jakarta, Jumat (19/6).

Cucu mengatakan delapan warga Korsel itu menyalahgunakan visa kunjungan wisata dengan bekerja sebagai buruh bangunan. Para warga Korsel itu yakni Jong Sik (56 tahun), Intaek (57), Jungwan (60), Youngjin (39), Jaewon (40), Keedon (40), Gyutae (60) dan Euljin (60).

Cucu Koswala menjelaskan, mereka bekerja sebagai buruh bangunan dan memasang instalasi listrik gedung yang akan dijadikan tempat karaoke. Petugas imigrasi masih mengembangkan dan mencari bukti untuk mendalami dugaan keterlibatan warga Indonesia yang mempekerjakan secara ilegal. Beberapa alat canggih yang diduga berasal dari Korea Selatan ikut disita aparat. “Untuk alat berat kita kerjasama dengan bea cukai untuk mengidentifikasi alat-alat yang digunakan para WNA itu,” imbuhnya.

Menurut dia, dari hasil pemeriksaan sementara mereka kuat diduga melanggar peraturan tentang keimigrasian dan akan dikenakan sanksi berupa deportasi serta penangkalan. “Tapi jika ditemukan dua alat bukti yang cukup, maka dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp 500 juta karena telah menyalahgunakan izin yang diberikan sesuai pasal 122 huruf a UU Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian,” tutupnya.





Kamis, 18 Juni 2015

45 Negara yang bebas visa kunjungan wisata saja (Tourism Purpose Only) ke Indonesia


PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2015, tentang Bebas Visa Kunjungan. Perpres ini disebut bakal meningkatkan hubungan Indonesia dengan negara lain, serta memberikan manfaat dalam pembangunan nasional.

“Bebas visa kunjungan wisata saja (Tourism Purpose Only)  diberikan kepada orang asing warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administrasi khusus dari negara tertentu dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat,” bunyi Pasal 2 Perpres tersebut.

Daftar negara tertentu dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu tercantum dalam lampiran Perpres tersebut, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perpres No. 69 Tahun 2015 itu.

“Orang Asing sebagaimana dimaksud diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan tidak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya,” bunyi 4 Ayat (1,2) Perpres tersebut.

Dalam hal Orang Asing warga negara dari negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan akan tinggal lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan, dan atau akan melakukan kegiatan selain dalam rangka kunjungan wisata, yang bersangkutan dapat diberikan visa kunjungan atau visa kunjungan saat kedatangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Perpres ini, Orang Asing warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu yang telah diberikan bebas visa kunjungan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011, dinyatakan tetap berlaku.

“Orang Asing sebagaimana dimaksud dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, wisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain,” bunyi Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 itu.

Orang Asing sebagaimana dimaksud dapat masuk ke Indonesia melalui seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan memperoleh izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.

Dengan Perpres No. 69 Tahun 2015 ini, maka Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku. (adk/jpnn)

Berikut daftar 45 Negara yang Bebas Visa Kunjungan Wisata saja ke Indonesia

30 Negara yang bebas visa kunjungan wisata saja (Tourism Purpose Only)  untuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu:
Tiongkok, Rusia, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Meksiko, Inggris, Jerman Perancis, Belanda, Italia, Spanyol, Swiss, Belgia, Swedia, Austria, Denmark, Norwegia, Finlandia, Polandia, Hungaria, Ceko, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, dan Afrika Selatan.

Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi khusus:
Bandara Soekarno Hatta (Jakarta), Ngurah Rai (Bali), Kuala Namu (Medan), Juanda (Surabaya), Hang Nadim (Batam), Pelabuhan Laut Sri Bintan, Pelabuhan Laut Sekupang, Pelabuhan Laut Batam Center, dan Pelabuhan Laut Tanjung Uban (Riau).

13 Negara tertentu dan pemerintahan administrasi tertentu yang dinyatakan bebas visa kunjungan:
Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Chili, Maroko, Peru, Vietnam, Ekuador, Kamboja, Laos, dan Myanmar.

2 Pemerintahan Administratif Khusus dari negara yang bebas visa kunjungan:
Hong Kong dan Makao.



Kamis, 11 Juni 2015

Mengintip Kecanggihan Pemeriksaan Imigrasi Elektronik


Setiap orang yang ingin berpergian ke luar negeri, maupun sebaliknya, pasti selalu berurusan dengan pemeriksaan imigrasi di bandara atau pelabuhan. Mereka harus menyiapkan paspor, visa dan dokumen pendukung untuk diperiksa petugas imigrasi sebelum pergi ke negara tujuan.

Petugas imigrasi umumnya duduk di sebuah ruangan minimalis berbentuk kotak yan ada di bandara maupun pelabuhan. Ruang kotak yang ditempati petugas imigrasi itu berisi komputer, alat pemindai paspor dan stempel.

Kebanyakan negara masih mengadopi pemeriksaan imigrasi secara manual, termasuk Indonesia. Para penumpang diminta mengantri dan menunggu di belakang garis kuning, sebelum maju untuk diperiksa satu persatu paspornya, sambil mencocokan wajah yang tertera dalam paspor.

Gemalto, sebuah pionir keamanan digital yang berbasis di Singapura ini menawarkan sebuah terobosan sistem pemeriksaan imigrasi secara elektronik.

Wartawan VIVA.co.id berkesempatan melihat demo pemeriksaan imigrasi elektronik saat mengunjungi kantor pusat Gemalto yang beralamat di 12 Ayer Rajah Crescent, 139941, Singapura, beberapa waktu lalu.

Imigrasi elekronik buatan Gemalto ini secara khusus dibuat untuk paspor yang sudah menggunakan bahan polycarbonet, yang sudah dibenamkan microchip dan hologram. Paspor jenis ini, sudah banyak digunakan di negara-negara Uni Eropa dan Amerika. 

Sekilas cara kerja alat ini cukup sederhana. Ketika anda hendak melakukan pemeriksaan imigrasi, cukup meletakkan bagian depan paspor yang berisi identitas dan foto di alat pemindai. Bila paspor yang anda miliki cocok, maka pintu yang ada di depan alat pemindai itu akan terbuka.

Selanjutnya, anda akan berdiri di tengah-tengah alat tersebut, dan persis di hadapan anda terdapat tiga layar plus kamera yang berfungsi merekam separuh badan anda. Proses perekaman itu ditujukan untuk memonitor orang-orang yang masuk ke suatu negara. 

Setelah proses perekaman selesai, maka pintu kedua akan terbuka, dan anda sudah selesai melakukan pemeriksaan imigrasi.  Waktu yang digunakan untuk memindai paspor elektronik itu cukup singkat, kurang dari 30 detik.

"Ini yang sedang kami tawarkan kepada pemerintah," kata Vice President Marketing Communication Gemalto Asia Pacific, Pierre Lelievre.
Dia mengatakan, alat seperti ini belum banyak digunakan negara di dunia, baru Ghana yang sudah menerapkan imigrasi elektronik.

Pemeriksaan imigrasi elektronik ini lanjut dia, sangat efektif untuk memberantas tindak kejahatan pemalsuan paspor yang belakangan kerap terjadi. Di samping itu, teknologi yang diusung dalam alat ini sangat mudah, praktis dan tidak memakan waktu lama. 

Jumat, 29 Mei 2015

Kewajiban Pelaporan Orang Asing di Kantor Imigrasi Singaraja

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG

KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

......

Pasal 72
(1) Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan.
(2) Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas. 
.......


     Dalam rangka meningkatkan Pengawasan dan Efektifitas Pemantauan terhadap Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing yang berada di Wilayah kerja kantor Imigrasi kelas II Singaraja serta melaksanakan amanat Undang-undang nomer 6 tahun 2011, maka diminta kepada para pemilik/pengurus tempat penginapan dan masyarakat untuk melaporkan Orang Asing yang menginap di tempat penginapan/rumahnya. paling lambat 1x24 jam sejak Orang Asing tersebut menginap secara Daring/online [melalui website]
     Pelaporan mengenai Orang Asing yang menginap tersebut dilakukan mulai hari ini tanggal 29 Mei 2015, dan dilakukan melalui laman www.imigrasi.go.id (tanda panah).



Menu registrasi aplikasi Pelaporan Orang Asing:

Sesuai Undang-undang nomer 6 tahun 2011 Sanksi tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap ada dibawah ini.

........
Pasal 117
Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).


NB:  Untuk saat ini koneksi internet dengan Speedy maka link APOA tidak lancar/Gateway timeout
        Disarankan koneksi dengan mobile data tree
tri.co.id
         atau yang lainnya.

Senin, 25 Mei 2015

Imigrasi Jakarta Selatan menangkap sepuluh warga negara asing


Jakarta - Petugas Kantor Imigrasi Jakarta Selatan menangkap sepuluh warga negara asing di Apartemen Kalibata City pada Kamis malam, 21 Mei 2015. "Mereka sudah lama menjadi target operasi Imigrasi," kata Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan Cucu Koswala, Jumat, 22 Mei 2015.

Dia menjelaskan, sepuluh warga negara asing ini terdiri atas dua warga Nigeria, enam warga Pantai Gading, satu warga Guinea, dan satu warga Kongo. "Mereka ditangkap di unit apartemennya masing-masing," ujarnya. "Ada satu orang yang berusaha melawan dan kabur, tapi bisa tertangkap."

Cucu berujar, sepuluh warga negara asing ini mengaku berprofesi sebagai pemain sepak bola. Mereka juga memiliki paspor. Namun ketika petugas memeriksa kelengkapan administrasi keimigrasian, visa berkunjung mereka diketahui telah melewati batas waktu. 

Saat ini, menurut Cucu, petugas Imigrasi sedang menelusuri jaringan warga negara asing yang mengaku sebagai pemain sepak bola tersebut. "Biasanya ada agency yang mendatangkan," kata Cucu. 

Petugas imigrasi masih mendalami keterangan para warga negara asing tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi untuk mereka, kata Cucu, adalah dideportasi atau ditangkal agar tidak kembali ke Indonesia.

"Kalau ditemukan dua alat bukti atas suatu tindak kejahatan, mereka dapat juga dikenai pidana," katanya. Para warga asing ini diancam dengan Pasal 122-a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Jika terbukti melanggar pasal itu, mereka terancam pidana kurungan 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

sumber: 

Kamis, 21 Mei 2015

Jual Batu Akik, Pasutri Tiongkok Ditangkap Imigrasi

Singaraja, Sepertinya demam Batu Akik ini, bukan hanya menjadi impian bagi Warga Negara Indonesia  semata. Melainkan juga, Warga Negara Asing. Seperti yang dialami, Pasutri asal Tiongkok bernama Liu Yuzhang (62) dan istrinya, Liyu (53).


Mereka kedapatan menjual Batu Akik beserta beragam souvenir seperti kalung, gelang dan cincin emas di Pasar Banyuasri Kota Singaraja. Sehingga, pihak imigrasi Singaraja, mengamankan Pasangan Suami Istri (Pasutri) asal Tiongkok, karena terbukti melanggar Visa Kunjungan Wisatanya.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Rudy Prasetyo mengatakan, penangkapan Pasutri ini, berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, yang menemukan WNA asal Tiongkok sedang berjualan Batu Akik. Dari laporan itu, pihak Imigrasi langsung mengamankan Pasutri ini, yang memang tidak bisa berbahasa Indonesia.

“Keduanya kami amankan saat berjualan batu akik dan sekarang masih menjalani karantina dan akan segera dideportasi ke negara asalnya pukul 01.00 Wita nanti, dan kami juga sudah lakukan koordinasi dengan Konsulat Tiongkok, dan sepakat nanti diberangkatkan,” ungkapnya, Rabu (20/5) diruang kerjanya.

Pasutri ini diketahui, berada di Singaraja sejak 10 hari lalu, dan masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Menurut Rudi, Pasutri ini selama berada di Singaraja mengaku, tinggal di sebuah penginapan yang ada di Kota Singaraja dengan harga Rp 50 ribu per malam. Diakui Rudy, Pasutri ini pun terkesan tertutup.

“Mereka datangnya melalui Bandara internasional Jakarta. Bahkan, dari pengakuannya mereka juga pernah berjualan di Banyuwangi, Jawa Timur. Barangnya yang dijual mereka itu, mereka mengakunya beli barang di Pasar Senen Jakarta, satu perhiasan batu akik dijualnya seharga Rp 40 sampai Rp 400 ribu. Keduanya saat ini sudah kami karantina dan akan kami deportasi karena melanggar keimigrasian,” tutur Rudi.

Rudy pun menghimbau kepada masyarakat, agar segera bisa melaporkan kepada pihak Imigrasi, saat menjumpai Warga Negara Asing (WNA) yang terindikasi melakukan pelanggaran keimigrasian. Mengingat, selama ini sudah tidak sedikit pelanggaran yang sudah dilakukan WNA. 

Selasa, 19 Mei 2015

Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi Deportasi Belasan WNA


Kantor Imigrasi kelas II Sukabumi Jln. Lingkar Selatan Kota Sukabumi belum lama ini telah mendeportasi tiga warga negara asal China, karena terbukti telah melakukan pelanggaran izin tinggal di tanah air.

"Ketiga warga negara asal China itu diketahui setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan petugas tidak memiliki dokumen penting ketenagakerjaan sebagai warga negara asing (WNA), " Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) pada kantor Imigrasi kelas II Sukabumi, Markus Lenggo, Senin (19/5/2015).

Menurutnya, ketiga WNA yang kedapatan terjaring petugas bekerja didua perusahaan pasir besi di Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi setelah dicek mengenai dokumen ketenagakerjaanya ternyata tak memiliki surat keterangan izin tinggal sementara (Kitas).

Padahal setiap WNA yang akan bekerja di tanah air, ketentuannya harus memiliki dokumen penting tersebut.

"Oleh sebab itu, ketiga WNA asal China langsung dibawa ke kantor Imigrasi Sukabumi untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya mereka kemudian dikirim ke Jakarta, " katanya.

Ketika dilakukan pemeriksaan, kata dia, ketiga WNA mengaku baru satu hari bekerja didua perusahaan pasir besi di Kecamatan Tegalbuleud tersebut.

"Ya, kalau pengakuan ketiga WNA yang melanggar dokumen keimigrasian baru satu hari bekerja. Namun bisa saja, mereka sudah lama bekerja di perusahaan disana, " ungkapnya.

Ketika disinggung mengenai upaya mencegah maraknya orang asing yang melanggar dokumen keimigrasian, kata dia, pihaknya secara intensif terus berusaha melakukan pengawasan terhadap orang asing yang bekerja di setiap perusahaan di Sukabumi dan Cianjur.

"Pasalnya tak menutup kemungkinan diwilayah Sukabumi-Cianjur banyak terdapat orang asing yang masih melanggar keimigrasian, " katanya.

Daftar Service center midea di beberapa provinsi Indonesia

PT.MIDEA PLANET INDONESIA Jl. Rungkut Asri Tengah No.22a, Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Kota SBY, Jawa Timur 60293 0800 1888523 03199842330 0...