Rabu, 08 Juli 2015

Imigrasi Blitar Perketat Penggunaan Dokumen Kunjungan WNA


Kantor Imigrasi Kelas II Blitar, Jawa Timur, memperketat penggunaan dokumen kunjungan warga negara asing (WNA) ke Indonesia, guna mengantisipasi adanya penyalahgunaan visa kunjungan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II A Blitar Tato Juliadin Hidayawan di Blitar, Selasa mengatakan adanya pemeriksaan tentang dokumen itu penting dilakukan. Di Blitar, terdapat beberapa kasus ditemukannya warga negara asing, yang ternyata menyalahgunakan dokumen yang ia punya.

"Kami sudah tiga kali melakukan deportasi WNA karena penyalahgunaan izin," katanya dikonfirmasi.

Ia mencontohkan, telah memulangkan pasangan suami istri Ann Montoya (44) dan David Aaron Montoya (43). Keduanya diketahui telah menyalahgunakan dokumen kunjungan ke Tanah Air.

Mereka menggunakan bebas visa kunjungan. Sesuai dengan peruntukan, visa itu untuk berwisata, namun dalam praktiknya, justru digunakan untuk kegiatan lain, yaitu kegiatan sosial.

"Mereka ditangkap pada 29 Juni. Mereka gunakan visa bebas wisata, tapi nyatanya untuk kegiatan sosial," katanya.

Pasangan itu, lanjut dia menyebarkan brosur kegiatan keagamaan yang bertempat di Surabaya pada 12 Juli. Mereka ditangkap saat menyebarkan brosur tersebut di Blitar. Kegiatan keagamaan itu juga berbeda dengan kegiatan keagamaan di Indonesia. Mereka telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Karena menyalahi aturan, pasangan itu akhirnya dideportasi atau diusir. Pasangan
itu diantar sampai ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta, dan diawasi sampai mereka naik pesawat terbang, guna memastikan mereka tidak lagi berada di Indonesia.

Selain pasangan itu, Kantor Imigrasi Kelas II Blitar juga mendeportasi seorang WNA berkewarganegaraan Bangladesh. WNA bernama Nazmul Hosain tersebut
terbukti menyalahi izin tinggal dan memalsukan data dan identitas diri untuk masuk ke Indonesia.

Dalam paspor yang pertama, tertanda (nama) Akm Nazmul Hoshain lahir tanggal 10 Desember 1971. Sedangkan paspor yang baru menggunakan nama Nazmul
Hoshain, lahir tanggal 10 Desember 1977.

Hosain ditangkap pada tanggal 23 Februari 2015. Saat ditangkap, Hosain berusaha mengelak dengan menunjukkan paspor baru. Namun, petugas justru mendapati paspor dan visa yang baru tersebut berbeda nama dan tahun kelahiran.





Pengguna Paspor Palsu Dihukum Empat Bulan Penjara


SLEMAN - Terdakwa pengguna paspor palsu, Donny Kusumawardana, divonis hukuman kurangan empat bulan penjara, denda Rp 1 juta subsider kurungan satu bulan.
Doni Kusumawardana merupakan tersangka pengguna paspor palsu yang tertangkap petugas kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta di bandara internasional Adi Sutjipto pada bulan maret 2015 lalu.
Penggunaan dokumen perjalanan atau paspor palsu merupakan jenis pelanggaran yang tertuang pasal 126 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta Arief Munandar memaparkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sleman menjatuhkan hukuman hukuman penjara atas terdakwa karena terbukti menggunakan paspor palsu.

"Vonis itu menjadi pembelajaran bagi setiap orang yang mencoba memalsukan dokumen perjalanan," ujar Arief, Minggu (5/7/2015).
Lebih lanut Arief menceritakan penangkapan atas Dony berawal saat petugas imigrasi Bandara Adisutjipto mencurigai pria yang dalam paspornya tertera nama Donnie Setiawan dan akan melakukan perjalanan ke Malaysia.
Atas kecurigaan itu, petugas lantas melaporkan ke pihak Kantor Imigrasi Kelas I yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan.

Dari pemeriksaan terungkap bahwa KTP dan Paspor atas nama Donnie Setiawan adalah palsu. Setelah petugas melakukan penyelidikan atas status kewarganegaraan diketahui bahwa yang bersangkutan merupakan warga Negara Indonesia dengan nama Donny Kusumawardana alias Jap Kok Houw Donny Kusumawardana alias Kok Houw Donny Kusumawardana Moeljadi.
Arief manambahkan Donny memperoleh paspor palsu itu dari sindidat pemalsuan paspor yang ada di Jakarta. Dengan berbekal paspor palsu tersebut, sebelumnya Donny telah beberapa kali bepergian ke luar negeri.



Selasa, 30 Juni 2015

Menaker sebut serbuan pekerja asing ke Indonesia cuma isapan jempol



Kekhawatiran serbuan pekerja asing ke Indonesia, dijawab Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri saat menggelar dialog dengan serikat pekerja dan serikat buruh di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Cilacap Jawa Tengah, Senin (29/6).

Ia mengatakan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia cenderung turun. Dari data yang dikemukakan Hanif, sejak tahun 2012 tercatat 72 ribu pekerja asing di Indonesia, kemudian tahun 2013 menjadi 69.700, dan tahun 2014 sekitar 69 ribuan.

"Artinya memang ada kecenderungan pekerja asing dari tahun ke tahun menurun," tuturnya disela-sela dialog dengan serikat pekerja dan serikat buruh di Cilacap.

Meski begitu, ia menegaskan tidak mempersoalkan jika pekerja asing mempunyai dokumen legal. "Yang penting mereka datang secara legal. Kalau legal tidak ada masalah karena terkena DPKK (Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan)," jelasnya.

Lebih jauh, ia menyatakan ada kewajiban alih teknologi bagi setiap perusahaan yang merekrut pekerja asing. Selain itu, juga ada aturan untuk setiap rekrutmen satu pekerja asing harus disertakan dengan 10 pekerja Indonesia.

"Tetapi yang harus diwaspadai adalah adanya tenaga kerja asing yang ilegal, kami meminta semua instansi agar berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan Polri untuk mencegah," ujarnya.

Hanif mengaku pernah menemukan adanya pekerja ilegal di sebuah pertambangan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. "Saya pernah temukan di area pertambangan, jumlah pekerja asing ilegal ada 24 orang. Setelah mengetahui itu, langsung kami deportasi," tuturnya.






Perkawinan ilegal, 7 Perempuan Malaysia di Deportasi dari Lombok


Kantor Imigrasi Mataram hingga hari ini sudah mendeportasi sekitar 20 warga asing  di Lombok karena kelebihan waktu menetap. Kebanyakan yang dideportasi adalah perempuan di bawah umur asal Malaysia yang mengikuti suami yang semula bekerja sebagai TKI di negeri jiran tersebut. 

‘’Tujuh perempuan warga Malaysia yang dideportasi karena ikut suami. Mereka illegal masuknya melalui jalur tikus,’’ kata Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Mataram, Raden Indra Iskandarsyah kepada Tempo, Senin 29 Juni 2015. 

Masalah TKI yang pulang kampung membawa perempuan asal tempatnya bekerja sering dikeluhkan warga Malaysia. Untuk diketahui, para lelaki asal Lombok menggunakan tradisi Merarik – membawa lari perempuan untuk dinikahi. "Wanita yang dinikahi masih dibawah umur," kata Indra. 

Selain Malaysia, warga asing yang juga dideportasi dari Lombok yakni Eropa, Cina, dan Australia.  Mereka dideportasi karena penyalahgunaan visa kunjungan untuk bisnis. 

Indra mengakui pihaknya mengalami kesulitan untuk mengawasi warga asing. "Ada 7 staf untuk mengawasi empat kabupaten dan satu kota di Lombok," katanya. 



Minggu, 28 Juni 2015

Selidiki WNA China Penambang Emas

Keberadaan keempat investor asal China yang melakukan aktivitas penambangan emas di lahan bekas perkebunan PT Cipelang, di Pasawahan Blok Cigendol, Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan membuat penasaran warga penambang tradisional. Pasalnya, keberadaan WNA tersebut tak jelas asal usulnya serta kepentingnya berinvestasi atau bekerja menjadi pertanyaan warga.

Seorang Penambang, Bayu Nugraha mengungkapkan, keberadaan keempat warga negara asing (WNA) asal China yang melakukan aktivitas pertambangan emas rakyat patut diselidiki legalitasnya oleh petugas imigrasi maupun aparat penegak hukum. Sebab kehadiran mereka merugikan karena sumber daya alam mineral dikuasai asing.

“Kedatangan mereka jelas dapat menggeruk habis potensi sumber daya mineral yang ada di Desa Kertajaya. Apakah warga asing itu dalam investasinya berdiri sendiri (perseorangan) atau perusahaan modal asing, dan izinnya ada tidak. Ini harus ditelusuri,” ungkap Bayu.

Bayu menduga tenaga kerja WNA itu diundang dan difasilitasi oleh Koperasi Tambang Rakyat Sukabumi (KTRS) dengan pola kerja sama dalam pengelolaan pertambangan emas. Sebab selama ada tak pernah dilakukan sosialisasi kepada warga.

“Jika memang sudah menempuh izin eksploitasi pertambangan, kok tidak ada sosialisasi ke warga sekitar,” terangnya.

Menurut dia, jika ini dibiarkan kekayaan alam di Kecamatan Simpenan bisa habis digerogoti investor asal China yang diduga tidak mengantongi perizinan tambang itu. Sehingga, mengakibatkan para penambang rakyat nasibnya semakin terpuruk karena lahan yang biasa dijadikan mata pencaharian akan berkurang.

“Bukannya alergi terhadap investor asing. Tapi legalitasnya harus pasti dan jelas. Kalau PMA ataupun perseorangan, mana bukti legal aspek perizinan tambangnya. Itu perlu ditunjukkan kepada muspika termasuk warga penambang,” tegasnya.

Padahal sesuai aturan kata Bayu, setiap investor yang akan masuk ke daerah untuk menanamkan modalnya di sektor apapun, harus melakukan sosialisasi terhadap warga sekitar serta diketahui aparat muspika.

“Kami yakin investor dari China ini diketahui Muspika Simpenan. Tapi aparat tingkat kecamatan seakan tutup mata dan telinga dengan kehadiran WNA ke kawasan pertambangan rakyat tersebut,” terangnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua KTRS A. Supendi, enggan membeberkan persoalan pengelolaan pertambangan emas yang menggandeng investor asing. Namun dia mengaku legalitas yang digunakan untuk pertambangan itu menggunakan badan hukum KTRS.

“Warga asing mana? Nanti saya konfirmasi dulu ke ketua kalau Anda (wartawan, red) mempertanyakan keberadaan dan legalitas investor asing yang menanamkan modalnya di pertambangan emas yang kami kelola. Yang jelas kami melakukan aktivitas menambang memakai bendera KTRS,” singkat Supendi, melalui telepon selulernya. 





WN Irak Pelaku Pelecehan di Kalibata City Tak Bisa Dideportasi


Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan tidak bisa mendeportasi warga negara asing (WNA) asal Irak, Hussein Hashim, yang melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan di Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan, beberapa hari lalu. 

Selain karena Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya tidak memiliki bukti yang kuat, Hussein sudah terdaftar di United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Kepala Seksi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan, Martin, mengatakan, awalnya, Hussein merupakan imigran gelap yang tinggal di Indonesia. Namun, dia telah diratifikasi oleh pihak UNHCR. 

Martin mengatakan, dengan ratifikasi itu, Hussein terdaftar sebagai pengungsi asal Irak yang berada di bawah naungan lembaga UNHCR. 

"Enggak bisa dideportasi karena buktinya kurang kuat. Pihak Polda Metro juga mengatakan bukti kurang kuat dan menyerahkan kasus itu ke pihak Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan," kata Martin saat dihubungi di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/6/2015).

Dia mengakui memang banyak keluhan dari masyarakat terkait perilaku menyimpang dari Hussein. 

Pria itu diduga melakukan pelecehan seksual kepada wanita yang berada di Apartemen Kalibata City. Namun, pihak Kantor Imigrasi Jakarta Selatan tidak bisa menindak tegas karena kurangnya bukti.

"Kalau pihak kepolisian ada laporannya, baru kita tindak dengan alasan tidak menaati peraturan," tuturnya. 

Karena itu, pihak Imigrasi bisa bertemu dengan Kedutaan Besar Irak untuk membicarakan kasus itu. Tak hanya itu, Imigrasi juga membatalkan usulan Hussein untuk tinggal di Jakarta kepada pihak UNHCR. 

"Yang kita lakukan adalah detensi selama satu atau dua hari. Kita lakukan pendataan dan pembinaan kepada dia," ucap Martin.

Dia pun mengaku bahwa warga Irak memang banyak berada di Apartemen Kalibata City. Saat inspeksi dan pendataan, setidaknya ada 100 orang lebih yang tinggal di apartemen yang memiliki 18 menara itu. Namun, di Apartemen Kalibata City, memang sulit dilakukan pendataan. 

"Seharusnya, UNHCR menempatkan para warga negara asing itu tidak di apartemen agar pengawasan lebih gampang dilakukan. Kan ada empat tempat di Jakarta yang sudah disediakan. Mungkin karena tidak muat, makanya ditaruh di sana," katanya.



Rabu, 24 Juni 2015

asing dapat memiliki properti di Indonesia


Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengizinkan warga negara asing (WNA) untuk memiliki properti di Indonesia. Dalam waktu dekat, Jokowi bakal merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki usai mendampingi Jokowi bertemu dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6) siang.

“Presiden Jokowi menyetujui usulan DPP REI dengan memperbolehkan kepemilikan asing di bidang properti,” ujar Teten dikutip dari keterangan pers, Selasa (23/6).

Restu RI-1 tersebut menurutnya diberikan asalkan perusahaan-perusahaan properti anggota REI mengedepankan akses pembelian kepada warga negara Indonesia terlebih dulu. Teten menjelaskan, alasan Jokowi mengizinkan para ekspatriat memiliki properti di Indonesia adalah untuk memberikan angin segar bagi pengusaha properti.

“Ini untuk menghadapi persaingan properti di tingkat regional,” ujar Teten.

Sebelumnya Menteri Keuangan Bambang P. S. Brodjonegoro membuka peluang WNA menguasai properti di Tanah Air. Namun, nilai properti yang bisa dimiliki asing akan dibatasi pada kisaran tertentu.

"Yang pasti, kalau pun asing itu dibolehkan punya properti, itu hanya untuk apartemen, bukan landed house. Dan apartemennya pun ada harga minimumnya," ujar Bambang.

Bambang menegaskan hanya apartemen yang masuk kategori mewah yang bisa dibeli asing nantinya. Untuk itu, produk hukum yang selama ini menutup ruang bagi asing memiliki hunian di Indonesia harus direvisi. 


Sementara, Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy mengaku optimistis usulan kepemilikan properti oleh WNA bisa disetujui oleh pemerintahan Jokowi setelah sekian lama asosiasi menyuarakan hal tersebut kepada pemerintah.

“Kalau kami selalu optimistis, makanya kami tidak pernah berhenti memperjuangkan. Dari sisi ekonominya disini ada peluang yang baik untuk bisa diambil dan juga bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” kata Eddy ketika dihubungi.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengungkapkan wacana tersebut sudah lama terdengar di telinga para pelaku usaha, namun tidak kunjung terealisasi sampai sekarang. Menurutnya, jika pemerintah membebaskan asing di bisnis properti akan berdampak baik bagi industri dan pemerintah sendiri.

“Ini merupakan wacana lama tapi kelihatanya mungkin pemahaman di internal pemerintah dan DPR masih tarik ulur. Yang jelas dengan pembatasan lokasi kriteria tertentu sebetulnya itu sangat baik bagi industri dan sangat baik bagi pajak," katanya.

Haryadi menampik wacana penguasaan properti oleh asing akan menyinggung masalah kedaulatan negara. Sebab, wilayah kepemilikan apartemen akan dibatasi berdasarkan lokasi dan diperuntukan untuk apartemen mewah dengan harga mahal dan bukan bersubsidi.

"Isunya adalah isu komersil, tidak ada dikaitkan dengan masalah nasionalisme dan kedaulatan negara. Tidak ada urusannya karena orang yang beli itu cuma unit kecil dan cuma apartemen. Jadi isu yang itu berlebihan," katanya



Daftar Service center midea di beberapa provinsi Indonesia

PT.MIDEA PLANET INDONESIA Jl. Rungkut Asri Tengah No.22a, Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Kota SBY, Jawa Timur 60293 0800 1888523 03199842330 0...