Jumat, 10 April 2015

Imigrasi berkoordinasi dengan instansi lain cegah ISIS



Solo  - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengatakan kantor imigrasi sudah berkoordinasi dengan instansi lain guna mencegah warga negara Indonesia yang keluar negeri dengan maksud gabung ISIS.

"Kami sudah bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri, dan Badan Intelijen Nasional (BIN) jika ada informsi tentang nama-nama WNI yang dicurigai," kata Yasonna H Laoly saat kunjungan kerja di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Surakarta, Jawa Tengah, Selasa.

Ia menegaskan,"Setelah mendapat informasi nama-nama bisa dicegah dengan tidak diterbitkan paspor."

Namun, kantor imigrasi tidak mudah jika untuk mengantisipasi WNI yang akan bepergian ke luar negeri karena setiap warga mempunyai hak untuk membuat paspor.

"Kantor imigrasi itu tidak bisa menahan orang bepergian ke luar negeri, jika tidak ada perintah dari institusi lain yang mencurigai yang bersangkutan," kata Kemekumham.

Menurut Menkumham, warga yang bepergian ke luar negeri jika tujuannya langsung ke Suriah bisa diwaspadai. Namun, ada pula di antara mereka masuk dari negara lain, bukan langsung Suriah, sehingga sulit dicurigai.

Kendati demikian, kantor imigrasi dalam pelayanan pembuat paspor ada standarnya, jika nama yang bersangkutan sudah masuk ke sistem langsung bisa tertangkap.

"Warga ada yang belum terdeteksi, kita dapat kecurigai pada saat tahap wawancara dengan petugas Imigrasi. Kehati-hatian sudah diberitahukan di tempat kantor imigrasi dan bandara-bandara," katanya.

Sementara Menkumham ketika berkunjung ke Solo didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta Djarot Sutrisno. Menteri memantau langsung pelayanan kantor yang melayani tujuh kabupaten dan kota di daerah itu.

Menkumham meminta petugas untuk meningkatkan pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Surakarta karena ke depan banyak warga yang umrah.


Kamis, 09 April 2015

SISTEM ELEKTRONIK 'PDIKOA' AKAN SEGERA BEROPERASI DI BANDARA BALI



Pihak Kantor Imigrasi di Bandara Internasional Ngurah Rai telah memperkenalkan teknologi terbaru alat Electronic Temu Data dan Sistem Monitoring yang canggih untuk Warga Asing (PDIKOA).
     Danny Ariana, Kepala Seksi informasi untuk kantor Imigrasi Ngurah Rai menjelaskan sistem PDIKOA akan segera beroperasi penuh untuk pelacakan lokasi dan status orang asing di Pulau Bali. "Kami telah memprogram sistem elektronik PDIKOA yang sekarang ini sedang diuji. Setelah itu dalam operasi kami berharap masyarakat akan berpartisipasi dalam mengendalikan kegiatan orang asing di Bali, di manapun mereka berada, " jelas Danny. "Ketika nanti sudah dimulai sistem ini secara penuh, sistem PDIKOA akan memungkinkan semua hotel, villa dan penyedia akomodasi lainnya di Bali untuk memenuhi kewajiban hukum untuk melaporkan kehadiran pengunjung asing secara elektronik."tambahnya.
     Sistem baru ini akan memungkinkan anggota penyedia layanan publik dan akomodasi untuk melaporkan rincian orang asing kepada pejabat imigrasi on line. Dan data yang penting yang wajib dilaporkan adalah nama orang asing, jenis kelamin, negara asal, tujuan dan panjang yang dimaksudkan tinggal di Indonesia. 
    Juru bicara imigrasi menegaskan bahwa efektif 1 April 2015 bandara Bali tidak akan lagi memerlukan pengunjung asing untuk mengisi embarkasi dan debarkasi kartu.


Sumber:  http://www.pemburuombak.com/berita/nasional/item/995-bandara-bali/995-bandara-bali




Pemkot Surabaya Terbitkan Situs 'Antipoligami'


Di situs ini akan muncul data riwayat pernikahan seseorang.
Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan situs khusus 'antipoligami'. Situs yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diyakini akan bisa membantu orang yang ingin mengetahui riwayat pernikahan seseorang.
"Situsnya dinamai situs antipoligami. Nanti data yang tampil adalah data Dispendukcapil. Di sana bisa diketahui nama suami, nama istri, alamat tinggal dan tanggal pernikahan," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Suharto Wardoyo, Senin 6 April 2015.

Menurutnya, dalam laman situs itu, calon istri yang masih bertanya-tanya dan ragu tentang status calon suami, bisa mengecek riwayat pernikahan melalui sistem informasi pencatatan Perkawinan milik Dispendukcapil Kota Surabaya.

"Cukup akses situs sipdispendukcapil.surabaya.go.id, lalu klik halaman cari pasangan, memasukkan nama dan tanggal lahir calon suami, maka muncul rekam jejak pernikahan yang tercatat di database Dispendukcapil," katanya.

Tidak hanya untuk mengecek status pernikahan, di halaman ini juga disediakan halaman pengumuman calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Informasi yang termuat di halaman ini antara lain nama mempelai pria, nama mempelai wanita, tanggal pelaksanaan, dan tempat dilangsungkan pernikahan.

Pendaftaran pernikahan pun, kata Suharto, juga bisa dilakukan secara online. Calon pengantin dapat mengisi formulir pendaftaran online di situs etc.dispendukcapil.surabaya.go.id.

"Ini untuk memudahkan calon pengantin," kata Suharto.


Di situs itu, calon pengantin wajib mengisi data-data antara lain data suami, data istri, data saksi, data perkawinan, dan meng-upload dokumen persyaratan yang sudah berupa soft copy, atau hasil scan data asli.

Penghapusan Kartu Embarkasi/Debarkasi (A/D Card) Untuk WNA



Bali (24/03), Sehubungan dengan telah terbitnya Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0323.UM.01.01 Tanggal 13 Maret 2015 Tentang Menghapus Kewajiban Mengisi Kartu Embarkasi/Debarkasi (A/D Card) Untuk Orang Asing Yang Keluar Masuk Wilayah Indonesia, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

  1. Dalam rangka memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada warga negara asing yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi senantiasa melakukan inovasi dengan pemanfaatan informasi teknologi.  
  2. Beberapa sistem yang saat ini telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) diantaranya adalah sistem manajemen pengawasan wilayah perbatasan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan sistem ini banyak kemudahan yang diperoleh antara lain informasi perlintasan orang yang lebih akurat dan membantu pelaksanaan pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) terlaksana secara efektif dan efisien;
  3. Berdasarkan hal tersebut dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penyederhanaan prosedur pemeriksaan keimigrasian khususnya bagi orang asing yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia pada beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
  4. Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai merupakan salah satu satu Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang telah terintegrasi dengan Sistem Manajemen Pengawasan Wilayah Perbatasan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yakni Sistem Border Control Management (BCM);
  5. Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Terhitung mulai tanggal 1 April 2015 tidak lagi mewajibkan penumpang Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia untuk mengisi Kartu Kedatangan/Keberangkatan (A/D Card).   
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai pada tanggal 23 Maret 2015 telah menerbitkan surat perihal penghapusan kewajiban pengisian kartu imigrasi bagi WNA serta mensosialisasikannya kepada seluruh maskapai penerbangan internasional dan stake holder yang ada di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.


sumber:  http://ngurahrai.imigrasi.go.id/index.php/component/content/article/11-berita/74-penghapusan-kartu-embarkasi-debarkasi-a-d-card-untuk-wna.html

http://www.bali.com/news_Immigration-Card-Abolished_159.html

IMIGRASI KARAWANG TINGKATKAN PENGAWASAN WARGA ASING



Karawang (07/04/2015) – Karawang, sehubungan kabar mengenai pembebasan visa warga negara asing untuk 30 negara, kantor imigrasi kelas II Karawang menegaskan akan meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing di Karawang selain mencegah pelanggaran penggunaan visa. “itu kan masih wacana belum diputuskan masih berupa usulan,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Karawang J. Fanny Satria Cahya ketika ditanya terkait wacana pemerintah pusat memberikan bebas visa kepada 30 negara.

Meski begitu, ia menegaskan pihak imigrasi akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap keberadaan orang asing. Karena, jika nanti wacana tersebut keluar menjadi kebijakan, makawarga negara asing akan datang ke Indonesia diprediksi meningkat. “Jika keputusan ini terwujud, pihak imigrasi akan melakukan pengawasan lebih ketat kepada orang asing,” serunya.

Karena diakuinya, sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2011 tentang imigrasian visa hanya diperuntukkan keperluan pariwisata, bukan untuk bekerja. Sehingga, dengan adanya wacana bebas visa ini perlu pengawasan yang ketat dari imigrasi, dikhawatirkan disalahgunakan. “Diperketat agar izin tinggal tidak salahgunakan orang asing, contoh untuk berkerja di Indonesia itu tidak boleh,” tegas Fanny. 

Selain itu, pihaknya mengaku mendukung upaya peningkatan perekonomian nasional diantaranya melalui sektor pariwisata karena salah satu fungsi imigrasi adalah sebagai fasilitator pembangunan ekonomi. Yang jelas kata dia, wacana untuk menambah jumlah negara bebas visa kunjungan singkat harus berlandasan hukum dengan tetap mengutamakan kedaulatan negara, memperhatikan asas selective policy (asas manfaat). Hanya warga negara asing yang memberi manfaat kepada Indonesia yang diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Indonesia dan juga penerapan asas resiprokal. “Jika kebijakan tersebut memberikan manfaat dalam sektor ekonomi, kita dukung,” urainya.

Saat ini, Pemberian Bebas Visa Kunjungan Singkat diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 43Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga astas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat. Dalam Peraturan Presiden tersebut negara subjek bebas visa kunjungan singkat adalah Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei  Darussalam, Philipina, Hongkong SAR, Macau SAR, Chili, Maroko, Peru, Vietnam Ekuador, Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Negara-negara subjek bebas visa kunjungan singkat merupakan negara yang memberikan bebas visa kepada warga negara Indonesia yang berkunjung ke negara mereka berupa penerapan asas timbal balik (resiprokal). Namun belum lama ini pemerintah pusat berencana akan memberikan visa gratis kepada 30 negara. Adapun daftar 30 negara baru yang bakal bebas visa yakni kawasan AsiaPasifik seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Kawasan Amerika yakni Amerika Selatan, Kanada, Selandia Baru, dan Meksiko. Kawasan Eropa, Timur Tengah, Afrika: Rusia, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Italia, Spanyol, Swiss, Belgia, Swedia, Austria, Denmark, Norwegia, Finlandia, Polandia, Hungaria, Ceko, Qatar, UEA, Kuwait, Bahrain, Oman, dan Afrika Selatan.



Selasa, 07 April 2015

Tiga WNA Pilih Bungkam Saat Jalani Pemeriksaan




DENPASAR - Tiga warga negara asing (WNA) asal Taiwan dan Tiongkok yang sebelumnya ditangkap, diketahui memilih bungkam dan enggan berkomunikasi saat menjalani pemeriksaan di kantor Imigrasi Kelas 1 Denpasar, Senin (6/4/2015).
        Ketiga WNA tersebut adalah Mo Yun, Liu Min, dan Chang Wei. Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Hukum dan HAM Bali, T. Sabaru, mengatakan mereka (WNA) mempunyai hak untuk tidak memberikan keterangan, namun pihaknya akan mendalami lebih lanjut. "Mereka tidak mau berikan keterangan apa pun dan kita tidak boleh memaksa," ucap Sabaru di Kanwil Hukum dan HAM Bali.
     Dikatakannya, bungkamnya ketiga WNA ini kemungkinan karena, shock dalam pengerebekan yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri, Kepolisian Tiongkok, dan Kepolisian Taiwan. "Kita berikan waktu untuk mereka tenangkan diri dulu," kata Sabaru.


sumber: http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/701-tiga-wna-pilih-bungkam-saat-jalani-pemeriksaan

Senin, 30 Maret 2015

Waspadai ISIS, Imigrasi Bali Perketat Penerbitan Paspor


DENPASAR -- Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali memperketat penerbitan paspor guna mewaspadai pengaruh Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) terhadap warga negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri.
"Kami ekstra hati-hati sebelum mengeluarkan paspor. Kami berikan informasi terkait situasi di luar negeri dan kami ingatkan mereka (pemohon) untuk mewaspadai perkembangan ISIS saat proses wawancara pengurusan paspor," kata Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali, T. Sabaru di Denpasar, Kamis (26/3).
Menurut dia, selain memeriksa validitas dan kelengkapan dokumen, petugas juga akan memberikan informasi terkini di suatu negara termasuk mengingatkan pemohon paspor terkait pengaruh ISIS yang kini menjadi isu internasional.
"Petugas Imigrasi tidak hanya memeriksa administrasi tetapi mereka terlatih untuk mencegah WNI agar tidak mendapat kesulitan di luar negeri atau jangan sampai mereka menjadi sumber kesulitan," imbuhnya.
Pemohon yang akan bepergian dalam rangka wisata grup juga menjadi perhatian untuk diwaspadai Imigrasi berkaca dari pengalaman 16 WNI dari Jawa Timur yang diduga bergabung dengan ISIS saat mereka tur bersama grup yang dikoordinir biro perjalanan wisata menuju Turki.
Seperti diketahui, Turki merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Suriah dan negara di Kawasan Timur Tengah lainnya. Apalagi, Bali merupakan satu dari lima Tempat Pemeriksaaan Imigrasi (TPI) yang tergolong besar untuk di kawasan Timur Indonesia bersama dengan Jakarta, Surabaya, Batam, dan Medan.
Itu artinya bagi WNI yang hendak bepergian ke luar negeri, harus melalui Bali sehingga potensi lalu lintas warga Indonesia ke luar negeri melalui Pulau Dewata tergolong tinggi.
Selain mewaspadai perkembangan ISIS, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan pihak intelijen.
"Kami berkoordinasi untuk keamanan negara dan WNI dengan institusi lain dengan memberikan informasi," katanya.
Di Provinsi Bali sendiri terdapat tiga unit Kantor Imigrasi yang bertugas memberikan pelayanan penerbitan paspor yakni di Singaraja, Denpasar dan Ngurah Rai.
Di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar misalnya, rata-rata per hari mencetak 75 hingga 150 paspor dengan jumlah pemohon per harinya mencapai lebih dari 200 orang.


sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/26/nlt2bk-waspadai-isis-imigrasi-bali-perketat-penerbitan-paspor

Daftar Service center midea di beberapa provinsi Indonesia

PT.MIDEA PLANET INDONESIA Jl. Rungkut Asri Tengah No.22a, Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Kota SBY, Jawa Timur 60293 0800 1888523 03199842330 0...